Departemen PUPR Memastikan Partisipasi Japan International Cooperation Agency Dalam Pengembangan IKN.

Jakarta – Kementerian Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan Japan International Cooperation Agency (JICA) berperan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Menteri PUPR Diana Kusumastuti mengatakan lembaga yang dibentuk pemerintah Jepang akan menjadi penasehat proyek IKN.

Ia mengatakan, “JICA sudah bergabung dengan kami, tapi nanti JICA akan menjadi konsultan pengawas. Senin (18/18) 7 Juli 2022.

Lebih detail, Diana menyatakan bahwa peran JICA adalah mengawasi seluruh gedung IKN yang berada di bawah kendali departemen PUPR.

“Artinya PUPR belum pernah mengujinya dan belum memiliki pengalaman membangun kota, jadi asuransi yang berkualitas seperti apa yang harus dilakukan,” katanya.

Di sisi lain, untuk masalah sanitasi atau irigasi, pemerintah telah mengintegrasikan konsep tersebut baik di kota maupun di daerah.

Diana menutup dengan mengatakan, “Untuk sanitasi perkotaan dan kawasan juga. Kemarin kami juga berkonsultasi dengan para ahli yang memahami masalah drainase ini.”

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hdimuljono kembali melakukan pertemuan dengan Perwakilan JICA Takehiro Yasio pada Rabu (13/7/2022) di Kantor Menteri PUPR.

Pertemuan ini diadakan untuk membahas hasil penelitian konsultan JICA terkait pengembangan IKN Nusantara.

Pada pertemuan ini, Basuki menekankan pentingnya penjaminan mutu dalam pengembangan IKN Nusantara.

“Di bawah arahan Ketua Joko Widodo, pengembangan IKN memiliki dua tujuan: jaminan kualitas dan estetika. Kami ingin proses pengembangan IKN tetap berwawasan lingkungan.”

Pada pertemuan ini, konsultan JICA mempresentasikan hasil penelitian tentang empat tugas untuk menjamin kualitas pengembangan IKN.

Pertama, karena semua desain dan konstruksi harus didasarkan pada kondisi topografi dan geologi yang ada, maka diperlukan integrasi berdasarkan kondisi dasar.

Pembagian lahan selanjutnya dan semua rencana infrastruktur harus mengacu pada rencana drainase untuk mencegah bencana banjir.

Kedua, perlunya penyesuaian infrastruktur bawah tanah, salah satunya mengamankan area ROW (prioritas), terutama untuk bangunan besar seperti manhole dan pompa pengangkat limbah.

Ketiga, perlu diciptakan ruang yang dapat mengamankan aksesibilitas untuk ekspansi di masa depan, salah satunya adalah lahan untuk layanan transportasi umum seperti halte, fasilitas jalan seperti penerangan dan kamera pengintai, dan keempat, perlu mengamankan kualitas konstruksi. melakukan.